• (0271)-634634
  • rsmoewardi@jatengprov.go.id

Penghargaan


Pada ulang tahun ke-65, RSUD Dr Moewardi Surakarta mendapatkan penghargaan Lulus Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tingkat Paripurna bintang lima periode 11 November 2014-10 November 2017. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di gedung Nusa Indah, rumah sakit setempat, Sabtu (10/1), oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan, Sri Henni Setiawati, kepada Direktur RSDU Dr Moewardi, Basuki Sutarjo yang disaksikan Wagub Jateng, Heru Sudjatmoko, dan seluruh jajaran rumah sakit tersebut. Basuki Sutarjo menyatakan, penghargaan yang diterima pihak rumah sakit itu makin mempertebal keyakinan untuk lolos dalam survei yang digelar tim monitoring dari Amerika Serikat untuk diajukan dalam Join Commission International (JCI) pada Maret-April mendatang. “Bila penghargaan JCI bisa diraih, maka RSUD Dr Moewardi merupakan salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan penduduk di dunia,” ucapnya optimistis.

Basuki menyatakan, rumah sakit yang dipimpinnya kini memiliki 1.959 pegawai, terdiri atas 30 dokter, 86 dokter spesialis, dengan 808 kamar. Pihaknya akan berusaha terus mengembangkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kesetian kepada pelanggan. Namun demikian, pihak rumah sakit masih kekurangan tempat tidur rawat inap khusus kelas III sebanyak 254 buah. Pelayanan Terbaik “Kami berharap Pemprov Jateng menganggarkan dana untuk pembangunan kamar kelas III dan ruang parkir. Hingga kini, RSUD menampung pasien tidak hanya dari wilayah Jateng, tetapi juga pasien dari Jatim bagian barat, dan DIY bagian Timur,” katanya. Wagub Heru Sujadmoko meminta kepada manajemen rumah sakit agar tidak berpuas diri atas penghargaan yang baru saja diterima. “Jangan berpuas diri, terus berikan pelayanan yang terbaik bagi rumah sakit. Tak ada gunanya dokter, perawat, dan fasilitas rumah sakit yang bagus, bila pasien tidak mau datang. Kalau minta anggaran, ajukan saja ke gubernur,” katanya.

Adapun Sri Henni Setiawati, mengatakan penghargaan itu jangan hanya dijadikan dokumen, sebab pelayanan kepada pasien tetap harus ditingkatkan. “Apalagi saat ini pemerintah sudah memberlakukan program BPJS, sehingga pelayanan kepada pasien yang diutamakan, terutama pasien kurang mampu,” katanya. (J5-76)